SBY Ingatkan Gerakan 9 Desember

By Republika Newsroom (Jumat, 04 Desember 2009 pukul 17:43:00)
JAKARTA--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperingatkan ada pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan peringatan Hari Antikorupsi Dunia pada 9 Desember 2009 untuk menggelar gerakan sosial bermotif kepentingan politik. Dalam pengantar sebelum memulai rapat kabinet paripurna membahas program 100 hari di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat, Presiden di hadapan para menteri mengatakan sejak lima tahun terakhir peringatan Hari Antikorupsi Dunia telah digunakan untuk menambah semangat dan kegigihan guna memberantas korupsi di Indonesia.


Namun, lanjut Presiden, ia mendapatkan informasi bahwa pada 9 Desember mendatang akan ada gerakan-gerakan sosial bermotif politik yang sama sekali tidak berkaitan dengan semangat antikorupsi. "Informasi yang saya dapat juga ada yang motifnya bukan itu, tapi motif politik yang sesungguhnya tidak senantiasa atau selalu terkait dengan langkah pemberantasan korupsi," ujarnya.

Menurut Presiden, mungkin saja pada 9 Desember 2009 nanti akan muncul tokoh-tokoh yang selama ini tidak ia ketahui sepak terjangnya dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. "Mungkin saja akan muncul tokoh-tokoh nanti pada 9 Desember yang selama lima tahun lalu tidak pernah saya lihat kegigihannya di dalam memberantas korupsi mungkin akan tampil. Ya selamat datang kalau memang ingin betul memberantas korupsi di negeri ini bersama-sama, dengan demikian akan bawa manfaat bagi rakyat kita," tuturnya.

Presiden juga kembali menyampaikan di balik hiruk pikuk pemberitaan tentang Bank Century, terdapat motivasi politik yang tidak dapat digolongkan sebagai rasa ingin tahu masyarakat. "Saya katakan seperti itu supaya saudara tidak 'surprise' nanti. Tetapi, pesan saya, apa pun yang akan terjadi di Jakarta utamanya, jangan ganggu sama sekali konsentrasi dan kegigihan kita untuk melaksanakan tugas pokok kita menjalankan tugas-tugas kita bersama menyukseskan pembangunan dan dapat ditingkatkannya kesejahteraan rakyat kita," tuturnya.

Kepala Negara memperkirakan situasi politik tetap akan menghangat selama satu hingga lima minggu terakhir, dan menganggapnya sebagai tidak luar biasa dalam kehidupan demokrasi. "Ini bagian dari ekspresi kebebasan, bagian dari demokrasi itu sendiri. Sepanjang semua itu tidak sampai pada terguncangnya stabilitas di negeri ini yang akhirnya apa yang harus dilakukan pemerintah tidak bisa dilakukan, dan yang akan menjadi korban adalah rakyat kita," demikian Presiden. ant/kpo